Dasar hukum pembuatan PT

Dasar hukum pembuatan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang mengatur pendirian PT:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
   Ini adalah undang-undang utama yang mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pembubaran PT di Indonesia. UUPT memuat ketentuan mengenai modal dasar, susunan pengurus, hak dan kewajiban pemegang saham, serta aturan tentang bagaimana PT harus dikelola dan diatur.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
   Undang-Undang ini melakukan berbagai perubahan terhadap regulasi yang ada, termasuk pada UUPT. Salah satu perubahan penting terkait pendirian PT adalah kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendirikan PT, di mana persyaratan modal disesuaikan, serta pengenalan konsep PT Perorangan (PT dengan satu pemegang saham).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
   Peraturan ini menegaskan bahwa modal dasar PT tidak lagi harus ditetapkan minimal Rp50 juta untuk UMKM, memberikan fleksibilitas dalam pengaturan modal dasar sesuai dengan kebutuhan bisnis yang akan didirikan.

Dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam dasar hukum ini, pendirian PT di Indonesia dapat dilakukan dengan legal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.